PDIP Usung Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI, Anies Baswedan Tersingkir

Lintasasia.id – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memutuskan untuk tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024, meskipun sebelumnya ada spekulasi bahwa Anies akan maju berpasangan dengan Rano Karno.

Keputusan ini terungkap dari pernyataan Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, yang menginformasikan bahwa partai tersebut memilih Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta.

Bacaan Lainnya

“DKI Pramono-Rano,” ujar Olly singkat saat dihubungi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (26/8).

Langkah PDIP ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Anies Baswedan yang sempat hadir di kantor DPP PDIP pada saat pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah, tidak tampak saat pengumuman berlangsung.

Kehadiran Anies di DPP sebelumnya sempat memicu spekulasi bahwa ia akan diumumkan sebagai calon gubernur bersama Rano Karno.

Spekulasi tersebut semakin kuat ketika foto-foto Anies dan Rano Karno yang mengenakan batik merah di DPP PDIP beredar di media sosial.

Bahkan, politisi PDIP Masinton Pasaribu sempat menyampaikan dukungannya kepada Anies-Rano melalui akun X miliknya.

Pramono Anung sendiri bukanlah nama baru dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta.

Selain Anies dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pramono telah disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang akan diusung oleh PDIP.

Saat ini, Pramono menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Alasan di balik keputusan Megawati untuk tidak mengusung Anies masih belum diungkapkan secara jelas.

Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDIP, Adian Napitupulu, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait hal ini.

Namun, keputusan ini menunjukkan bahwa PDIP tetap mengedepankan kader internalnya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta.

Dengan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno, PDIP tampaknya berusaha menjaga soliditas internal partai serta memperoleh dukungan kuat dari konstituen di DKI Jakarta.

Keputusan ini menjadi langkah strategis PDIP dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, dengan tujuan mengamankan posisi penting di ibu kota negara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *