Lintasasia.id Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti isu kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
Meski kenaikan ini dinilai positif, Puji menekankan bahwa angka tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama di Samarinda yang memiliki biaya hidup lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain.
Menurut Puji, kenaikan UMK tetap layak diapresiasi, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi tenaga kerja harian lepas (THL), terutama terkait kebutuhan pokok seperti pendidikan dan transportasi.
“Dengan semua harga yang terus naik, angka ini masih sulit mencukupi kebutuhan hidup layak masyarakat,” ujarnya, Jum’at (27/1/2025).
Lebih lanjut, Puji menyatakan bahwa meskipun penetapan UMK sudah melalui berbagai pertimbangan, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.
“Sebenarnya, karyawan tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Dengan aturan yang ada, perusahaan hanya perlu memastikan hak-hak karyawan terpenuhi. Itu yang utama,” tegasnya.
Puji juga menyoroti bahwa beberapa sektor usaha mungkin merasa keberatan dengan kenaikan tersebut.
Namun, ia menilai bahwa dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali di Samarinda, pengusaha seharusnya mampu menyesuaikan diri.
“Inflasi kita terkendali, iklim investasi di Samarinda juga cukup baik, dan pemerintah kota memberikan perlindungan terhadap investasi. Seharusnya kenaikan ini tidak menjadi masalah besar bagi sebagian besar sektor. Namun, jika ada sektor tertentu yang merasa kesulitan, hal itu harus diidentifikasi dan ditinjau ulang sesuai kemampuan masing-masing perusahaan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan lancar, sekaligus memberikan manfaat bagi semua pihak.
