Lintasasia.id Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan transportasi umum guna kesejahteraan masyarakat.
Salah satu usulan konkret yang telah diajukannya adalah pengadaan bus sekolah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Menurut Deni, usulan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024, yang mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas transportasi umum, termasuk bus sekolah.
“Saya secara pribadi telah mengajukan pengadaan bus sekolah sebagai salah satu usulan SIPD. Permendagri terbaru dengan jelas mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan transportasi umum. Namun, tentu saja hal ini harus mempertimbangkan kondisi jalan, kapasitas fiskal daerah, serta faktor lainnya,” ungkap Deni, Jum’at (24/2/2025).
Usulan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melarang pelajar membawa kendaraan pribadi ke sekolah.
Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) turut meminta dukungan legislatif untuk merealisasikan pengadaan bus sekolah di setiap daerah pemilihan (dapil).
Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, diperlukan sinergi antara pemerintah dan legislatif untuk mewujudkan rencana tersebut.
Deni juga menyoroti pentingnya perbaikan transportasi umum di Samarinda yang dinilai sudah memerlukan pembaruan.
Ia menyarankan agar kapasitas angkutan umum, seperti angkutan kota (angkot), ditingkatkan menjadi bus berkapasitas lebih besar yang mampu menampung 25 hingga 45 penumpang.
Selain itu, ia menilai bahwa Pemerintah Kota Samarinda perlu segera mengkaji rencana pengadaan transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT) secara lebih terperinci.
Ia mengusulkan uji coba operasional BRT pada empat koridor utama, seperti di kawasan Sungai Kunjang, Samarinda Utara, dan Palaran, yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dan tingkat kepadatan tinggi pada jam-jam sibuk.
“Kita dapat memulai dengan uji coba BRT di beberapa koridor utama. Kepadatan biasanya terjadi pada pagi hingga pukul 09.00 dan kembali meningkat saat jam pulang sekolah atau kerja. Ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan,” jelasnya.
Deni berharap agar program pengadaan transportasi ini direncanakan dengan matang sehingga dapat segera terealisasi.
Ia menilai subsidi pemerintah untuk transportasi massal akan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi siswa yang menghadapi biaya transportasi tinggi.
“Subsidi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kami mendukung penuh perbaikan fasilitas transportasi di Samarinda agar masyarakat bisa menikmati pelayanan yang optimal,” tutup Deni.
