Lintasasia.id Samarinda —
Permasalahan parkir liar di kawasan Teras Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, menilai pengelolaan parkir di area tersebut memerlukan sistem yang lebih jelas dan terstruktur.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak agar parkir tidak hanya tertib tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
“Pengaturan parkir harus lebih dari sekadar menertibkan kendaraan. Ini juga soal menciptakan sistem yang adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Minggu (23/2/2025).
Andriansyah menyoroti fenomena parkir liar yang tetap marak meski lahan parkir resmi telah tersedia. Ia menilai, persoalan ini tidak hanya terkait ketersediaan lahan, tetapi juga lemahnya penegakan aturan. Penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda sebelumnya belum cukup efektif mengurangi pelanggaran.
“Kurangnya ketegasan membuat juru parkir ilegal tetap beroperasi. Jika dibiarkan, ini merugikan banyak pihak,” jelasnya.
Sebagai solusi, Andriansyah mengusulkan pemberdayaan warga sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan parkir.
Menurutnya, selain menciptakan lapangan kerja, sistem ini juga bisa berkontribusi pada pendapatan lingkungan setempat.
“Kenapa tidak melibatkan warga yang sedang menganggur? Sebagian pendapatan parkir bisa masuk ke kas RT, sebagian lagi untuk upah mereka. Dengan begitu, parkir jadi lebih tertib sekaligus membantu perekonomian warga,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan sistem parkir yang terintegrasi dengan penataan lalu lintas.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan solusi jangka panjang yang tidak sekadar reaktif terhadap pelanggaran.
“DPRD bukan hanya mengkritik. Kami ingin duduk bersama, mencari jalan keluar terbaik. Kalau niatnya untuk kebaikan kota, ayo kita sinergi,” pungkasnya.
