Lintasasia.id Samarinda — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan pentingnya kebijakan anggaran yang tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memastikan program prioritas, seperti penanganan banjir dan penyediaan air bersih, tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Samri, pemangkasan anggaran seharusnya tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program yang sudah lama menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kami sebenarnya prihatin dengan adanya efisiensi anggaran ini. Seharusnya, anggaran kita bukan dikurangi, melainkan ditambah, karena yang ada sekarang saja masih kurang,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).
Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp306,7 triliun dalam APBN 2025. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dirancang sebelumnya.
Samri mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum membahas secara khusus dampak kebijakan ini bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.
Namun, ia memastikan bahwa dalam waktu dekat, Banggar DPRD akan mengkaji kebijakan ini secara internal sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut dengan TAPD.
“Pembahasan ini memang akan kami lakukan bersama TAPD, tapi sebelum itu, kami akan diskusikan lebih dulu di internal Banggar,” jelasnya.
Sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Samri juga menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran, seperti Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir, khususnya dalam pengendalian banjir dan perbaikan drainase.
“Lebih baik kita fokus pada daerah yang masih minim perhatian daripada mengalokasikan anggaran untuk program yang hanya bertujuan mempercantik kota. Estetika penting, tapi bukan prioritas,” tutupnya.
