Lintasasia.id Samarinda — Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai transparansi diperlukan agar masyarakat dapat memahami mekanisme program dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Novan menyoroti bahwa informasi mengenai MBG, terutama terkait distribusi makanan dan daftar penerima manfaat, seharusnya dapat diakses secara terbuka.
“Jika ada hal yang harus dirahasiakan, seperti teknis operasional dapur umum, itu masih bisa dipahami. Namun, jika menyangkut isi makanan, proses distribusi, dan mekanisme program, sebaiknya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).
Ia juga menekankan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, kritik yang membangun harus disampaikan dengan baik untuk memastikan program ini berjalan lebih optimal.
Politikus Partai Golkar ini mengakui bahwa ada beberapa keluhan di lapangan terkait pelaksanaan MBG, namun pihaknya belum meminta klarifikasi lebih lanjut.
Menurut Novan, program MBG sepenuhnya dikelola oleh pusat, sementara pemerintah daerah hanya berperan dalam menentukan sekolah penerima manfaat.
Hingga saat ini, hanya SDN 004 Samarinda yang mendapatkan bantuan makanan, sementara sekolah lain masih menunggu giliran.
“Dapur yang tersedia juga masih terbatas, baru tiga lokasi, dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program ini masih membutuhkan evaluasi agar dapat berjalan lebih efektif. Namun, hingga kini DPRD masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kebijakan yang diterapkan oleh pelaksana program MBG.
“Harapannya, ada transparansi yang lebih baik agar masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga bisa memahami bagaimana program ini dijalankan,” tutupnya.
