Lintasasia.id Samarinda — Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat mulai berdampak pada daerah, termasuk Kota Samarinda. Kebijakan ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, agar program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa Pemkot Samarinda telah menyiapkan strategi agar efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran bisa dilakukan dengan membagi proyek yang seharusnya selesai dalam satu tahun menjadi dua tahun.
“Kami harus tetap menjalankan program prioritas dengan strategi pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel dan inovatif,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan ini, dengan target penghematan anggaran hingga Rp306,7 triliun. Dari jumlah tersebut, pemangkasan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah dikurangi Rp50,59 triliun.
Dana hasil efisiensi ini nantinya akan dialokasikan untuk mendukung program strategis nasional, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus disertai perencanaan matang agar tidak menimbulkan permasalahan baru di daerah.
“Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa berdampak pada berbagai sektor, termasuk potensi gangguan pada keberlangsungan program yang sudah berjalan,” tegasnya.
Ismail juga menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemangkasan anggaran, terutama di sektor yang bergantung pada pendanaan pemerintah.
Ia menilai, perlu kajian mendalam untuk memastikan apakah kebijakan ini benar-benar menjadi penyebab utama PHK yang terjadi.
“Tidak semua PHK disebabkan oleh pemangkasan anggaran, namun jika memang ada dampaknya, pemerintah harus mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran harus tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kebijakan penghematan, agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
“Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, tanpa mengorbankan sektor lain yang juga penting,” pungkasnya.
