Lintasasia.id Samarinda – Permasalahan permukiman kumuh di Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), luas wilayah kumuh di kota ini mencapai 36 hektare.
Permukiman kumuh tersebut tersebar di beberapa wilayah, termasuk Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama. Ismail menegaskan bahwa DPRD terus mendesak pemerintah kota untuk mengambil langkah konkret dalam penanganannya.
“Kami sudah meminta data resmi dari Dinas Perkim terkait kawasan kumuh ini. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) memang berjalan, tetapi masih dibutuhkan upaya lebih serius agar masalah ini bisa tertangani secara bertahap,” ujarnya.
Selain permukiman kumuh, Ismail juga menyoroti permasalahan layanan air bersih yang belum merata. Hingga kini, sekitar 25 ribu warga Samarinda masih kesulitan mendapatkan akses air bersih dari Perumdam.
“Kami terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kencana, Dinas PUPR, serta pemerintah setempat agar seluruh warga bisa menikmati layanan air bersih. Ini menyangkut hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Samarinda juga menyoroti infrastruktur yang berisiko tinggi terhadap keselamatan warga, salah satunya jembatan di Kecamatan Samarinda Ilir. Bentuk jembatan yang terlalu tinggi dan berkelok dinilai membahayakan pengendara, terutama saat hujan.
Menurut Ismail, sudah ada rencana untuk meninggikan jalan agar akses ke jembatan menjadi lebih aman.
“Kita sudah sepakat bahwa solusinya adalah meninggikan jalan agar jembatan tidak terlalu curam. Jika dibiarkan, ini bisa terus menjadi titik rawan kecelakaan yang membahayakan masyarakat,” pungkasnya.
