Lintasasia.id Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengupayakan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui Kredit Bertuah dan Probebaya.
Kedua program ini diharapkan bisa membantu UMKM berkembang serta mempercepat pembangunan di tingkat RT. Namun, di lapangan, masih banyak kendala yang muncul, terutama dalam pengawasan dan pemanfaatan dana yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Kredit Bertuah yang disalurkan melalui Bank Kaltimtara menawarkan pinjaman tanpa bunga dengan nominal Rp1 juta hingga Rp25 juta. Syarat utama bagi penerima adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di Dinas Perdagangan.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat mengembangkan usahanya.
“Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, ada berbagai kendala yang harus diantisipasi. Beberapa penerima justru memanfaatkan dana pinjaman untuk keperluan yang tidak sesuai tujuan awal.
“Ada yang menggunakan dana ini untuk membeli barang konsumtif seperti televisi, kulkas, motor, bahkan ada yang ingin menggunakannya untuk jalan-jalan,” ungkapnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan, Pemkot dan pihak bank melakukan verifikasi langsung terhadap usaha yang diajukan.
“Nantinya pihak perbankan bersama Pemkot Samarinda akan meninjau langsung usaha yang sedang dijalankan, apakah benar ada usaha tersebut,” tambahnya.
Selain Kredit Bertuah, Pemkot juga memiliki program Probebaya, yang mengalokasikan Rp100 juta per RT setiap tahun. Anggaran ini terbagi menjadi 60 persen untuk infrastruktur dan 40 persen untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro.
“Adik-adik bisa meminta kepada RT di wilayah masing-masing untuk mengadakan pelatihan apa yang diinginkan, misalnya membuat kue. Dananya dari Probebaya tadi,” jelas Helmi.
Namun, efektivitas program ini juga masih menjadi sorotan. Dengan anggaran sebesar itu, apakah program ini sudah benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan warga?
Dalam diskusi bersama mahasiswa PMII beberapa waktu lalu, Helmi menekankan pentingnya pengawasan ketat agar kedua program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan dana yang dipinjam benar-benar dimanfaatkan untuk usaha,” tegasnya.
