Lintasasia.id Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan (dapil) 2, yakni Palaran.
Ia menilai ada ketidakadilan dalam alokasi pembangunan, di mana kawasan perkotaan terus mendapatkan perbaikan, sementara daerah pinggiran masih banyak yang belum tersentuh.
“Kalau di perkotaan, jalan yang sudah bagus masih diperbaiki lagi. Sedangkan di daerah kami, jangankan diperbaiki, ada yang bahkan belum pernah tersentuh proyek sama sekali. Masih ada jalan yang hanya berupa tanah,” ujarnya.
Samri mempertanyakan konsep ‘pembangunan prioritas’ yang sering digaungkan pemerintah. Ia menilai prioritas seharusnya mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar proyek yang bersifat estetika.
“Saya tanyakan, apa sih definisi prioritas yang dimaksud pemerintah? Kalau benar-benar prioritas, seharusnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, pembangunan jalan, semenisasi, dan drainase,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pembangunan tugu Siluet Pesut yang dianggap tidak lebih mendesak dibandingkan dengan infrastruktur dasar di daerah pinggiran.
“Apakah yang disebut prioritas itu pembangunan tugu? Sementara masih ada jalan yang belum tersemen, drainase yang buruk, dan masyarakat yang masih merasakan dampak banjir,” tambahnya.
Menurut Samri, pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya keinginan pemimpin.
“Apakah prioritas ini ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau hanya keputusan sepihak dari pemimpin?” katanya.
Ia berharap ada keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan warga, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara pusat kota dan wilayah pinggiran.
