Lintasasia.id – Tekanan urbanisasi di Samarinda menempatkan sektor pertanian dalam kondisi genting lahan semakin tergerus dan regenerasi petani tak kunjung berjalan. Dalam audiensi dengan pelaku pertanian di ruang Komisi II DPRD, Rabu (4/6), Ketua Komisi II, Iswandi, menegaskan komitmen dewan untuk menghadirkan kebijakan pro-petani.
Para petani mengeluhkan minimnya payung hukum yang melindungi usaha mereka, sehingga kerap bekerja “mandiri” tanpa kepastian regulasi.
“Simbol ‘lulus SSI’ menandakan ketangguhan, tapi juga eksploitatif merefleksikan bagaimana mereka dipaksa bertahan tanpa perlindungan,” papar Iswandi.
Sebagai langkah konkret, muncul wacana menggelar Pekan Petani untuk menjual produk secara langsung ke konsumen, sekaligus menekan fluktuasi harga. Dewan akan menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyusun agenda tersebut.
Iswandi juga menyoroti krisis regenerasi: sebagian besar petani kini berusia lanjut, dan meski alat canggih sudah tersedia, pelatihan operasional belum memadai.
“Teknologi drone dan sistem digitalisasi pertanian memerlukan pendampingan khusus agar generasi muda tertarik berkiprah di bidang ini,” ujarnya.
Ancaman alih fungsi lahan makin nyata, keran pembangunan terus membuka ruang bagi perumahan dan pusat komersial. DPRD akan berkolaborasi dengan Komisi I dan III guna mengawal izin pembangunan dan menilai dampak lingkungan.
“Data valid soal jumlah petani dan luas lahan produktif belum ada. Ini prioritas kami: pendataan menyeluruh agar kebijakan tepat sasaran,” tutup Iswandi, menegaskan bahwa kombinasi perlindungan regulasi, dukungan pemasaran, dan pendidikan teknologi menjadi kunci pemulihan sektor pertanian Samarinda.
