Lintasasia.id – Rentetan banjir yang melanda Kota Samarinda pada 12 dan 27 Mei 2025 mengundang perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. Curah hujan ekstrem disertai pasang tinggi Sungai Mahakam menyebabkan genangan luas dan longsor di berbagai wilayah, memicu kekhawatiran akan sistem penanganan banjir yang belum optimal.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, menegaskan bahwa permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan lokal. Ia menyebut aliran air dari wilayah sekitar seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan kawasan tambang turut memperparah kondisi banjir di Samarinda.
“Air yang masuk ke Samarinda bukan hanya berasal dari dalam kota, tapi juga dari wilayah luar seperti Kukar dan kawasan tambang. Ini memperparah kondisi banjir yang terjadi,” ujar Yusrul saat ditemui di Kantor DPD Gerindra Kaltim, Sabtu (7/6/2025).
Sebagai respon cepat, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan BPBD Samarinda. Rencana penanggulangan jangka pendek mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun ini dengan fokus pada kawasan rawan banjir seperti Jalan Surianata, Juanda, dan Pasundan.
Meski demikian, DPRD menilai penanganan titik rawan saja tidak cukup tanpa strategi komprehensif yang mencakup kontrol terhadap masuknya air dari luar kota. Untuk itu, Yusrul mendorong pembangunan pintu air di Sungai Karang Mumus, terutama di sekitar Jembatan 1.
“Dengan pintu air, kita bisa kendalikan arah aliran air saat Sungai Mahakam pasang. Ini bisa jadi solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di masa depan,” tegasnya.
Yusrul menjelaskan bahwa pembangunan pintu air saat ini masih dalam tahap perencanaan dan usulan, serta membutuhkan koordinasi lintas instansi. DPRD berkomitmen mendorong proyek ini agar masuk dalam prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang Pemkot Samarinda.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah, terutama antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dalam mengelola air secara terintegrasi. Menurutnya, selama kolaborasi belum terbentuk, banjir akan terus menjadi masalah tahunan yang mengganggu kehidupan masyarakat.
“Penanganan banjir harus jadi prioritas bersama, bukan hanya kewajiban satu pihak saja,” pungkas Yusrul.
Dengan perencanaan yang matang dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang tepat, DPRD berharap Samarinda segera terbebas dari siklus bencana banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun.
