Lintasasia.id – Rencana pembangunan pintu air sebagai solusi permanen pengendalian banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp700 miliar ini masih belum memiliki kepastian pendanaan.
Alih-alih mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih mengajukan bantuan dana kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Skema ini dipilih karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk menanggung biaya proyek berskala besar.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, mengatakan bahwa pembangunan pintu air tersebut akan difokuskan pada dua lokasi strategis: Sungai Karang Mumus (SKM) dan Sungai Mahakam.
“Pemerintah kota sudah punya rencana, tapi realisasinya sangat bergantung pada dukungan dana dari pusat,” ujarnya.
Meski pemkot telah menyusun konsep teknis, termasuk mengadopsi teknologi seperti di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, proyek ini belum bisa berjalan tanpa kejelasan anggaran.
