Lintasasia.id – DPRD Kota Samarinda menyoroti praktik manipulasi data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dilakukan sejumlah sekolah demi meraih nilai akreditasi tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa fenomena tersebut bukan hanya mencederai integritas sistem pendidikan, tetapi juga berdampak pada ketidaktepatan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.
“Banyak sekolah yang ingin mendapatkan akreditasi A, tapi caranya keliru. Mereka mencatatkan data seolah-olah fasilitas dan tenaga pengajar mereka ideal, padahal realitanya tidak demikian,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (29/6/2025).
Ia mencontohkan, ada sekolah yang mencantumkan jumlah ruang kelas layak, padahal kondisi fisik di lapangan rusak parah. Hal ini mengakibatkan distribusi bantuan menjadi tidak sesuai, karena sekolah yang tampak baik di atas kertas tidak lagi menjadi prioritas bantuan.
Sebagai informasi, Dapodik adalah sistem nasional Kementerian Pendidikan yang menjadi basis kebijakan dalam pendistribusian anggaran, penempatan guru, serta pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menurut Ismail, manipulasi ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk pelanggaran serius yang dapat menghambat pemerataan pendidikan.
