Lintasasia.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut pengelolaan sampah di Samarinda masuk dalam lima besar terburuk secara nasional.
Menurut Andriansyah, informasi tersebut belum dapat dijadikan acuan karena tidak disertai data resmi yang menjelaskan indikator penilaiannya. Ia menegaskan bahwa DPRD belum menerima laporan atau dokumen yang valid mengenai dasar penilaian tersebut.
“Belum ada data resmi yang kami terima soal indikator atau parameter yang digunakan. Jadi, pernyataan itu tidak bisa dijadikan tolok ukur yang objektif,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (4/7/2025).
Ia tidak menampik bahwa pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Samarinda masih menggunakan sistem open dumping, yakni metode pembuangan terbuka yang dianggap kurang ramah lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tengah berupaya memperbaiki sistem tersebut.
Salah satu solusi yang sedang dipersiapkan adalah pembangunan fasilitas insinerator di sejumlah wilayah sebagai bagian dari transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Wali Kota sudah menyampaikan bahwa penanganan sampah akan dilakukan secara bertahap menggunakan sistem baru. Tentu butuh waktu dan proses,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa proyek pembangunan insinerator akan terus dilanjutkan sebagai langkah jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Tepian.
“Kami terus mengawal agar rencana ini berjalan sesuai target, sehingga pengelolaan sampah di Samarinda dapat lebih tertata dan optimal,” tutup politisi yang akrab disapa Aan itu.
