Lintasasia.id – Masalah kekurangan guru bersertifikat Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Samarinda tidak hanya dirasakan oleh SLB Negeri, tetapi juga sekolah inklusi yang menerima murid berkebutuhan khusus. Kondisi ini membuat pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Tepian belum bisa berjalan optimal.
“Di sekolah inklusi pun guru dengan kompetensi PLB masih terbatas. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah kota,” jelas Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Senin (11/8/2025).
Menurut Ismail, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan strategi jangka panjang mulai dari tingkat daerah hingga perguruan tinggi. Penyiapan tenaga pengajar dengan kompetensi PLB harus dilakukan secara berjenjang, sejak PAUD hingga SMA, agar semua anak mendapatkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
Ia menilai, langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah mendorong perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk membuka program studi PLB. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat insentif agar formasi guru dengan keahlian khusus lebih diminati.
“Anak-anak berkebutuhan khusus punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
