Lintasasia.id – Potensi pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dinilai dapat memberi dampak besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal itu menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, menegaskan perlunya langkah antisipasi sejak dini agar kondisi keuangan daerah tidak terguncang.
“Kalau nanti transfer keuangan dari pusat itu tidak ada, atau pemotongan yang besar, bisa hancur semua ini pemerintah-pemerintah daerah. Untuk itu, tentu harus mengantisipasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Samarinda telah memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membahas strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini juga merespons proyeksi Wali Kota Samarinda Andi Harun yang sebelumnya mengingatkan adanya potensi pengurangan TKD hingga 25–30 persen.
“Bagaimana caranya untuk menutupi itu dengan meningkatkan PAD. Tapi tentu dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap, dan tanpa membebani masyarakat. Jangan sampai seperti di daerah lain, malah membahayakan,” jelas Iswandi.
Ia menambahkan, pembenahan sistem penerimaan menjadi hal penting agar tidak terjadi kebocoran. Selain itu, ia meminta data per sektor untuk mengukur realisasi dibandingkan target.
“Itu masih diskusi tahap awal, minggu depan kita ketemu lagi. Saya minta data-data per sektor, mau lihat realisasinya, apakah sesuai dengan target atau tidak. Kalau tidak, dicari masalahnya supaya bisa maksimal,” pungkasnya.
