Lintasasia.id – Komitmen terhadap transparansi dan keberpihakan anggaran pada masyarakat kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pengesahan Perubahan APBD 2025. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa kesepakatan antara lembaga legislatif dan Pemerintah Kota bukan sekadar formalitas, melainkan bukti nyata keseriusan dalam mengawal arah pembangunan daerah.
“Setiap rupiah dalam APBD harus punya arti. Bukan hanya angka di atas kertas, tapi benar-benar memberi dampak nyata bagi warga Samarinda,” ujar Helmi Abdullah usai rapat paripurna pengesahan perubahan APBD 2025.
Langkah penyesuaian terhadap APBD tahun mendatang dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dalam perubahan tersebut, belanja daerah Samarinda dipangkas sekitar Rp50,2 miliar dari Rp5,85 triliun menjadi Rp5,80 triliun. Penyesuaian ini disebut sebagai upaya efisiensi untuk memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.
Menariknya, meski terjadi pengurangan di sisi belanja, pendapatan daerah justru meningkat hingga Rp165,3 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi.
Helmi menilai langkah ini menjadi bukti bahwa fungsi DPRD tidak berhenti pada proses pengesahan anggaran semata. Lembaga tersebut juga berperan penting dalam mengawasi agar seluruh program benar-benar terealisasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami memastikan APBD Samarinda 2025 bukan sekadar program, tetapi solusi nyata atas persoalan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Dengan pengelolaan yang efisien dan peningkatan pendapatan yang signifikan, APBD Samarinda 2025 diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga secara lebih tepat dan mempercepat laju pembangunan kota. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kebijakan fiskal yang lebih pro-rakyat.
