Lintasasia.id Samarinda – Rencana sebuah universitas di Samarinda untuk mengelola tambang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai langkah ini bertentangan dengan esensi pendidikan tinggi yang seharusnya berfokus pada pengembangan akademik dan riset, bukan terjun ke dunia bisnis pertambangan.
“Kampus itu tempat belajar, bukan perusahaan tambang. Jika kampus ikut mengelola tambang, lalu apa bedanya dengan korporasi?” tegas Anhar.
Sebagai seorang politikus PDIP, Anhar menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab utama dalam mencetak lulusan berkualitas yang siap bersaing di berbagai sektor pekerjaan. Namun, jika kampus lebih sibuk mengurus bisnis tambang, ia khawatir tujuan pendidikan bisa tergeser oleh kepentingan ekonomi semata.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan dampak kebijakan ini terhadap mahasiswa. Jika universitas berorientasi pada sektor tambang, apakah hal ini tidak akan mengarahkan lulusan hanya pada satu bidang pekerjaan saja?
“Seharusnya, kampus membuka wawasan mahasiswa dan memberikan banyak pilihan karier. Jika mereka hanya diarahkan ke industri tambang, bagaimana dengan mereka yang ingin bekerja di sektor lain?” ujarnya.
Selain itu, Anhar menilai kebijakan ini berpotensi merusak tatanan pendidikan dan pasar kerja. Ia mengkritik pemerintah pusat yang dianggap terlalu mudah memberikan izin bagi kampus untuk masuk ke dunia bisnis, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem pendidikan.
“Pemerintah pusat harus lebih bijak. Jangan hanya melihat keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia pendidikan dan tenaga kerja ke depan,” tambahnya.
Menurutnya, kampus harus tetap berperan sebagai pusat keilmuan yang menghasilkan inovasi dan riset, bukan terjebak dalam kepentingan ekonomi. Ia berharap ada evaluasi lebih lanjut sebelum rencana ini benar-benar direalisasikan.
“Kampus bukan perusahaan. Jangan sampai ada kebijakan yang malah menggerus esensi pendidikan,” pungkasnya.
