Lintasasia.id Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat dengan penuh keprihatinan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran justru berpotensi memperlambat pembangunan di Kota Tepian.
Samri menyebutkan, dengan anggaran yang ada saat ini saja, pembangunan di Samarinda masih menghadapi tantangan besar. Pemotongan anggaran yang diterapkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikhawatirkan memperburuk kondisi tersebut.
“Anggaran yang tersedia saja belum mencukupi, apalagi kalau dipangkas. Ini akan menyulitkan perencanaan pembangunan di Samarinda,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Sabtu (22/2/2025).
Ia juga mempertanyakan efektivitas program MBG yang menjadi salah satu fokus kebijakan pusat. Samri menilai bahwa alokasi anggaran sebesar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi makan belum tentu mampu memenuhi standar gizi yang layak.
Menurutnya, daripada dialokasikan untuk program yang masih kontroversial tersebut, dana sebaiknya difokuskan pada sektor pendidikan yang dinilai lebih mendesak dan memberikan dampak jangka panjang.
“Masyarakat, terutama mahasiswa, sudah menyuarakan aspirasi mereka. Demonstrasi yang dilakukan di depan kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menegaskan bahwa kebutuhan utama mereka adalah pendidikan gratis, bukan makan gratis. Kami sepakat dengan aspirasi itu,” tuturnya.
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025. Selain mendanai program MBG, efisiensi ini juga menyasar beberapa sektor lain dalam rangka penyesuaian keuangan negara.
Samri menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program yang direncanakan harus realistis dan sesuai prioritas. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru memicu polemik di tengah masyarakat,” pungkasnya.
