Lintasasia.id – Program penataan kawasan kumuh yang tengah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai masih menemui kendala di lapangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesiapan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti lemahnya pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah. Ia menilai, minimnya komunikasi dan sosialisasi membuat masyarakat belum siap untuk mengikuti rencana tersebut.
“Kalau masyarakat tidak siap, kita tidak bisa memaksakan,” tegas Deni.
Menurutnya, program yang diklaim sebagai upaya perbaikan lingkungan dan hunian belum sepenuhnya menjawab keresahan warga. Banyak dari mereka merasa belum mendapat kejelasan, terutama terkait ganti rugi atau mekanisme relokasi.
Deni mengingatkan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah dukungan penuh dari masyarakat. Tanpa partisipasi aktif dari warga, ia pesimistis program ini bisa berjalan lancar.
“Harus ada kesepakatan dan kepercayaan bersama terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat malah merasa dipinggirkan,” katanya.
