Lintasasia.id – Lambatnya penanganan anak jalanan dan pengemis di Samarinda dinilai tak lepas dari keterbatasan fasilitas dan anggaran. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang menilai bahwa hingga kini belum ada tempat rehabilitasi atau pembinaan yang memadai pasca penertiban.
“Setiap kali penertiban dilakukan, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan klasik: ke mana mereka akan dibawa? Padahal ini bukan persoalan baru,” kata Samri.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar anjal dan gepeng yang berkeliaran di jalanan bukanlah warga asli Samarinda. Namun hal tersebut, menurutnya, tidak bisa dijadikan alasan untuk lepas tangan.
“Pemerintah kota tetap punya tanggung jawab untuk melindungi mereka, apapun asal daerahnya. Tapi tentu saja, pendekatannya harus nyata, bukan sekadar razia dan usiran,” ujarnya.
Samri menegaskan bahwa program pemberdayaan sosial dan dukungan ekonomi harus menjadi prioritas dalam penanganan jangka panjang, bukan hanya bergantung pada penertiban yang sifatnya sementara.
