Lintasasia.id – Maraknya aktivitas jualan menggunakan gerobak kopi di wilayah Samarinda mendorong DPRD Kota untuk mencari solusi penataan yang tidak merugikan usaha mikro.
Suparno, anggota Komisi I DPRD Samarinda, meminta agar pemerintah kota tidak mengandalkan pendekatan represif dalam merespons keberadaan gerobak kopi, melainkan dengan strategi yang kolaboratif.
Ia menyoroti pentingnya penertiban yang dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak pihak, mulai dari dinas teknis, kelurahan, hingga kecamatan. Menurutnya, cara ini akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan sekadar mengandalkan Satpol PP.
“Penataan penting, tapi jangan sampai mematikan usaha rakyat kecil,” pungkasnya.
Suparno juga menekankan bahwa para pelaku UMKM perlu diberi ruang dan difasilitasi untuk tetap tumbuh di tengah proses pembangunan kota.
“Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, kasihan mereka. Mereka ini bagian dari UMKM yang sedang berjuang di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih,” ujarnya kembali.
Ia meyakini bahwa solusi seperti penentuan titik-titik lokasi khusus dan pengaturan jam operasional dapat menjadi win-win solution bagi semua pihak yang berkepentingan.
