Lintasasia.id – Penerapan sistem parkir berlangganan digital di Samarinda dinilai harus disertai solusi bagi juru parkir liar yang selama ini mencari nafkah dari pungutan di lapangan. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengusulkan agar para jukir liar diberi jalan masuk ke sistem resmi.
Menurutnya, Pemkot bisa menghitung potensi penghasilan jukir dan membuat skema yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Misalnya, jukir liar selama ini dapat Rp3 juta sebulan. Kalau digaji Rp2 juta oleh pemerintah dan Rp1 juta masuk ke kas daerah, itu lebih pasti. Masyarakat juga merasa lebih aman karena tidak ada pungli, dan PAD tetap masuk,” ungkap Samri.
Ia menilai masyarakat sebenarnya bersedia membayar parkir, baik kepada jukir resmi maupun liar. Hanya saja, dana yang dibayarkan sering kali tidak masuk ke kas daerah.
“Ini soal pengelolaan. Kalau semua dikelola dengan benar, masyarakat tetap bayar, PAD naik, jukir sejahtera, dan kota jadi lebih tertib. Tapi pemerintah jangan lupa: akar masalahnya ada di situ, bukan cuma soal retribusi, tapi soal kebutuhan hidup,” pungkasnya.
