Lintasasia.id Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih serius menangani keberadaan juru parkir (jukir) liar yang kian meresahkan masyarakat di berbagai wilayah kota.
Suparno menyatakan bahwa Pemkot harus segera memperbanyak penempatan jukir resmi yang dibina langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub).
Langkah ini dinilai efektif untuk menghilangkan celah bagi jukir liar yang sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Pemerintah perlu menempatkan juru parkir resmi yang telah ditunjuk oleh Dishub di seluruh kawasan yang membutuhkan. Hal ini akan memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan,” tegas Suparno, Senin (27/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan jukir liar saat ini semakin meluas hingga ke jalan lingkungan, terutama di sekitar area yang berkembang menjadi pusat keramaian, seperti kafe, warung makan, taman kota, dan kawasan Tepian Mahakam.
Menurut Suparno, masalah ini memerlukan pengawasan ketat dari pihak berwenang untuk mengurangi keresahan masyarakat yang sering merasa dirugikan oleh ulah jukir liar.
“Keberadaan jukir resmi akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berkunjung ke suatu tempat. Selain itu, tarif parkirnya juga akan lebih jelas dan sesuai aturan,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Suparno mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah jukir liar.
Ia mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik parkir liar yang merugikan atau mengandung unsur paksaan.
“Masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah. Jika ada jukir yang meminta tarif parkir tidak wajar atau melakukan pemaksaan, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti,” tegas Suparno.
DPRD Samarinda berharap langkah konkret dari Pemkot dapat segera dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
