Lintasasia.id, – JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.
Perubahan dari skema business to business (B2B) menjadi government to government (G2G) dan government to business (G2B) tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat kendali negara sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi dari luar negeri.
Menurut Syafruddin, keterlibatan pemerintah secara langsung dalam proses pengadaan diperlukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang selama ini muncul dalam transaksi dengan pemasok internasional. Salah satunya menyangkut kepastian pasokan, meskipun proses tender telah menghasilkan penawaran harga yang kompetitif.
Dalam mekanisme baru tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Lemigas yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) akan menjadi representasi negara dalam proses pengadaan. Sementara itu, Pertamina tetap menjalankan peran sebagai pembeli atau offtaker.
Syafruddin menjelaskan, mekanisme B2B yang selama ini diterapkan masih menyisakan celah dalam menjamin kepastian pengiriman. Pemasok berpotensi membatalkan kesepakatan apabila memperoleh penawaran dengan harga lebih tinggi dari pihak lain.
“Selama ini, Pertamina bisa memenangkan tender dengan harga kompetitif. Namun, kemenangan tersebut tidak selalu menjamin pasokan karena pemasok terkadang membatalkan kesepakatan secara sepihak ketika mendapatkan penawaran lebih tinggi. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi negara,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu menilai, keterlibatan negara melalui Lemigas dapat memberikan kekuatan lebih besar dalam negosiasi dengan pemasok global. Pemerintah juga memiliki peluang untuk memperluas sumber pengadaan sekaligus memastikan komitmen pemasok terhadap kontrak yang telah disepakati.
Ia menegaskan, perubahan mekanisme tersebut harus mampu memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kepentingan Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika pasar energi internasional.
“Dengan Lemigas menjadi representasi negara dalam proses pengadaan, marwah dan bargaining position Indonesia akan semakin kuat. Pemasok juga harus lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Pembatalan sepihak tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa,” tegasnya.
Syafruddin menyebut, pembenahan sistem pengadaan energi semakin penting karena Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor. Sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Selain itu, pasokan minyak mentah juga berasal dari sejumlah negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Rusia.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan sistem pengadaan berjalan dengan memperhatikan tiga aspek utama, yakni harga yang kompetitif, kepastian pasokan dan pengiriman, serta perlindungan terhadap kepentingan negara apabila terjadi pembatalan kesepakatan secara sepihak.
“Ketergantungan impor yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengadaan yang kuat. Negara tidak boleh berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pemasok internasional. Karena itu, Perpres ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat tata kelola importasi energi nasional,” jelasnya.
Meski demikian, Syafruddin mengingatkan bahwa perubahan skema pengadaan tersebut tidak berarti menghilangkan peran Pertamina. Perusahaan energi milik negara itu tetap memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM maupun LPG kepada masyarakat.
Menurutnya, pembagian tugas antara Lemigas dan Pertamina harus berjalan secara terintegrasi. Lemigas menjalankan fungsi pengadaan sebagai representasi negara, sedangkan Pertamina bertindak sebagai offtaker yang membeli komoditas untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
“Akan ada pembagian tugas yang lebih jelas. Lemigas berfokus pada proses pengadaan sebagai representasi negara, sedangkan Pertamina bertindak sebagai offtaker yang membeli komoditas hasil pengadaan tersebut. Keduanya harus bersinergi agar rantai pasok energi nasional semakin kuat,” ungkapnya.
Ia berharap pelaksanaan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global, tetapi juga menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga bagi masyarakat.
