Lintasasia.id, – SAMARINDA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Samarinda menggelar diskusi publik dan bedah buku bertema Sosialisme Islam, Jumat (13/11/2026) malam.
Kegiatan tersebut membahas pemikiran dua tokoh pergerakan, H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati. Diskusi menghadirkan akademisi sekaligus aktivis, Asman Azis dan Herdiansyah Hamzah, untuk mengulas relevansi nilai keadilan sosial Islam dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan politik.
Sekretaris DPW PKB Kalimantan Timur, Alif Ndasi, yang membacakan sambutan Ketua DPW PKB Kaltim, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali identitas dan ideologi perjuangan partai.
Ia menjelaskan, PKB memiliki hubungan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) serta perjuangan kelompok masyarakat kecil, seperti petani, buruh, dan santri. Menurutnya, nilai Sosialisme Islam yang mengedepankan tauhid, zakat, dan ukhuwah Islamiyah sejalan dengan semangat perjuangan yang diwariskan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Sosialisme Islam bukan anti-Tuhan dan bukan pula komunis. Dalam praktiknya, jika ada petani yang lahannya dirampas, buruh yang upahnya tidak dibayar, atau santri yang kesulitan biaya sekolah, PKB wajib hadir di sana membela mereka,” ujar Alif.
Dalam pemaparannya, Asman Azis, Aktivis Muda Gusdurian Kaltim, menjelaskan bahwa pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syariati lahir sebagai respons terhadap berbagai bentuk penindasan, mulai dari kolonialisme, feodalisme hingga kapitalisme. Berbagai sistem tersebut dinilai menciptakan kesenjangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan masyarakat yang berada dalam posisi tertindas.
Ia juga mengulas pemikiran Ali Syariati mengenai pentingnya keberagamaan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Menurutnya, agama tidak seharusnya dijadikan alat untuk membenarkan ketidakadilan maupun melegitimasi kekuasaan yang menindas masyarakat.
Asman kemudian mengajak peserta diskusi mencermati persoalan politik dan ekonomi melalui sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menentukan keputusan, hingga siapa yang menikmati hasil pembangunan.
“Pertanyaan politik konkretnya hari ini adalah siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menentukan keputusan, dan siapa yang menikmati hasil pembangunan. Jangan sampai jargon sosialisme atau state capitalism hanya berhenti sebagai slogan, sementara alat-alat produksi tetap dikuasai segelintir elite dan rakyat kecil masih kesulitan makan,” tegasnya.
Ia berharap kader PKB mampu menjadikan nilai tauhid dan Mabda’ Siyasi partai sebagai landasan untuk mendorong perubahan struktural. Menurutnya, perjuangan politik harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi narasi ideologis.
Sementara itu, Herdiansyah Hamzah, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut. Ia menilai partai politik perlu kembali menjadi ruang pertukaran gagasan dan perdebatan ideologi, bukan hanya berorientasi pada perebutan jabatan politik maupun kepentingan anggaran daerah.
Herdiansyah juga mendorong agar pembahasan Sosialisme Islam tidak terbatas pada pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syariati. Menurutnya, pemikiran tokoh pergerakan lainnya di Indonesia, seperti Haji Misbach, Tan Malaka, dan Hasan Raid, juga perlu dikaji untuk memperkaya perspektif perjuangan politik.
Selain itu, ia menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya perlu dikembalikan pada semangat dan tujuan Pasal 33 UUD 1945. Kewenangan negara dalam mengelola kekayaan alam, menurutnya, harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat.
Ia turut mencontohkan persoalan Rempang dan Wadas sebagai gambaran konflik yang berkaitan dengan ruang hidup masyarakat. Menurutnya, kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan hak-hak warga yang terdampak.
“Sulit menyebut kebijakan hari ini sebagai sosialisme apabila negara masih dikendalikan oleh kelompok oligarki dan pemodal, di mana hampir separuh anggota parlemen di Senayan berlatar belakang pengusaha. Pekerjaan rumah terbesar PKB adalah menerjemahkan pembelaan terhadap kaum mustadh’afin ini ke dalam kebijakan konkret yang memihak wong cilik,” pungkas Herdiansyah.
Ia berharap PKB dapat menjadikan forum diskusi ideologi sebagai agenda berkelanjutan untuk memperkaya pemikiran politik sekaligus memperkuat keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Gagasan Sosialisme Islam, menurutnya, perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret agar perjuangan membela kaum mustadh’afin tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
