Lintasasia.id, – Jakarta – Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, meminta pemerintah memastikan lelang empat wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) di kawasan Indonesia Timur tidak sekadar menjadi ajang menarik investasi. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Empat wilayah kerja yang ditawarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdiri atas WK Namori, Cerera, Areca-Bruni, dan South Tanimbar. Keempatnya dinilai memiliki potensi migas yang strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Syafruddin mengapresiasi upaya pemerintah membuka peluang investasi di sektor hulu migas. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya potensi sumber daya alam di Indonesia Timur harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Potensi migas yang ditawarkan di Indonesia Timur sangat besar, terutama blok gas Namori dan South Tanimbar. Kita mendukung upaya pemerintah menarik investasi global melalui skema yang fleksibel. Namun, kedaulatan energi dan kepentingan masyarakat daerah penghasil harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai daerah kaya migas justru mengalami keterbatasan akses energi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu memastikan hasil produksi migas dapat menunjang kebutuhan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, terutama di sekitar wilayah operasional.
Tidak hanya menyangkut pasokan energi, Syafruddin turut mendorong agar aktivitas eksplorasi dan produksi melibatkan sumber daya manusia serta pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Eksplorasi migas di laut dalam Indonesia Timur memang membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar. Namun, transfer teknologi kepada putra-putri daerah serta pelibatan pengusaha lokal harus menjadi bagian penting dari komitmen investor. Masyarakat setempat jangan hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur itu.
Di sisi lain, ia meminta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menerapkan proses seleksi investor secara cermat. Kemampuan pendanaan, rekam jejak operasional, serta kesanggupan merealisasikan program kerja harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemenang lelang.
Syafruddin tidak ingin wilayah kerja yang memiliki prospek besar justru dikuasai pihak yang tidak memiliki keseriusan dalam melakukan eksplorasi maupun pengembangan.
“Kita tidak ingin blok-blok migas potensial ini jatuh ke tangan investor yang hanya mengejar kepentingan bisnis jangka pendek tanpa realisasi kegiatan di lapangan. Pemerintah harus memastikan setiap pemenang lelang memiliki kemampuan dan komitmen kerja yang jelas,” katanya.
Ia menegaskan, Komisi XII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses lelang tersebut agar berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan migas, lanjutnya, harus mampu memberikan nilai tambah bagi negara sekaligus menjamin masyarakat di daerah penghasil turut merasakan manfaatnya.
“Pengelolaan sumber daya migas harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, investasi harus berjalan beriringan dengan kedaulatan energi dan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil,” pungkasnya.
