Lintasasia.id – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga pertengahan tahun 2025. Hingga Juli, realisasi anggaran baru mencapai 20 persen, meskipun proses lelang telah berjalan hingga 90 persen.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (7/7/2025). Ia meminta agar Dinas PUPR segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja yang selama ini diterapkan.
“Jika kegiatan dimulai terlalu lambat, maka hasil pekerjaan bisa terganggu. Kita ingin pelaksanaan program dimulai lebih awal, setidaknya sejak Februari atau Maret,” jelas Deni.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan bisa berimbas pada kualitas pekerjaan serta pelayanan publik. Deni berharap percepatan pelaksanaan program dapat menjadi fokus Dinas PUPR dalam semester kedua tahun ini.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar tepat guna dan tepat sasaran, terutama dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
