Lintasasia.id, – BALIKPAPAN โ Kehadiran Desk Investasi Regional di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), diharapkan tidak hanya mempercepat proses perizinan usaha, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB daerah pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, menyusul rencana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghadirkan layanan terpadu tersebut di Balikpapan.
Menurutnya, Kaltim memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus daerah dengan potensi besar di sektor energi dan hilirisasi industri. Karena itu, masuknya investasi perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Syafruddin menyambut positif rencana pemerintah tersebut karena dinilai dapat membantu mengatasi berbagai hambatan perizinan yang selama ini dihadapi pelaku usaha.
“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ketua DPW PKB Kaltim itu menilai terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan layanan tersebut. Pertama, keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam setiap proyek investasi.
Ia berharap perusahaan yang menanamkan modal di Kaltim memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat setempat untuk bekerja. Selain itu, pelaku UMKM dan pengusaha daerah perlu dilibatkan dalam rantai pasok industri agar turut merasakan manfaat dari aktivitas investasi.
Kedua, pemerintah perlu memastikan kepastian hukum serta kemudahan proses perizinan. Menurut Syafruddin, Desk Investasi Regional harus berfungsi sebagai pusat penyelesaian persoalan yang dihadapi investor, termasuk berkaitan dengan penyesuaian regulasi perizinan berusaha berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan penerapan sistem Online Single Submission (OSS).
Ketiga, aspek perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian dalam setiap kegiatan investasi. Ia mengingatkan agar pengembangan sektor pertambangan, energi, dan hilirisasi tetap memperhatikan standar lingkungan, termasuk kewajiban reklamasi.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, Syafruddin menegaskan bahwa investasi tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekologis bagi daerah.
“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah mendorong pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah wilayah strategis nasional. Program tersebut diarahkan untuk mengawal percepatan realisasi proyek strategis dengan nilai mencapai Rp100 triliun serta mendukung pencapaian target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.



