Lintasasia.id, – KALTIM โ Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, meminta pemerintah memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat lebih besar bagi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan swasta.
Ia menilai, pembagian manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam selama ini masih perlu dibenahi. Pengelolaan sektor pertambangan dan energi, kata dia, harus mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kekayaan alam kita ini milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru porsi terbesarnya dinikmati segelintir pihak swasta atau korporasi. Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (22/11/2026).
Ia menyebut, persoalan tersebut juga relevan dengan kondisi Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi. Namun, besarnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam di daerah penghasil dinilai perlu diimbangi dengan kontribusi yang lebih nyata terhadap pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Karena itu, Syafruddin mendorong pembenahan sistem perizinan dan penguatan hilirisasi dengan membuka ruang keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga pelaku usaha lokal perlu mendapatkan kesempatan yang proporsional dalam mengelola potensi sumber daya alam.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan investasi tidak hanya memberikan kemudahan kepada perusahaan bermodal besar. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan masyarakat lokal memiliki akses dan kesempatan untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam di daerahnya.
“Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat. Jangan sampai daerah penghasil SDA hanya kebagian dampak kerusakan lingkungannya saja, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Lebih lanjut, Syafruddin mengatakan Komisi XII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi, pertambangan, dan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut terutama diarahkan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Ia berharap, kebijakan pengelolaan sumber daya alam ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan produksi, tetapi juga memastikan negara memperoleh manfaat optimal serta masyarakat di daerah penghasil mendapatkan dampak ekonomi yang lebih nyata.







